Bab 3. Peta Perekonomian Indonesia

A. Keadaan Georafis Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan kurang lebih 195 sampai 200 juta Ha. Keadaan demikian yang dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.

Jika sebagian besar pulau yang subur dan kaya akan hasil bumi dan tambang dan itu akan menjadi sebuah kekuatan dan kesempatan.

Tapi kenyataan itu juga dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian Indonesia, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Demikian pula juga jika ada pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. 

Indonesia hanya mengalami dua musim. dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk indonesia tersebut untuk menangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

Negara Indonesia kaya akan bahan tambang. Sejarah membuktikan bahwa salah satu tambang kita, yaitu minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat hesar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita sangat berani.

Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya. Dengan letak yang strategis tersebut kita harus dapat memanfaatkannya, sedemikian rupa sehingga lalu lintas ekonomi yang terjadi akan singgah dan membawa dampak positif bagi kebaikan perekonomian Indonesia. Yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan segala sesuatu, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, udara, serta infrastruktur lainnya.

B. Mata Pencaharian

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, :

• Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar berada pada sektor pertania.
• Kontribusi sektor pertanian terhadap GDP secara absolut masih dominan, namun jika dibanding dengan sektor di luar pertanian menampakan adanya penurunan dalam persentase.
• Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian adalah komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang dihasilkan sektor lain (contohnya, sektor industri), sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memang bermata pencarian di sektor pertanian semakin tertinggal dengan yang bekerja di sektor lainnya.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasinya adalah, :

• Memperbaiki kehidupan penduduk/ petani dengan pola pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian.
• Meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, jika dimungkinkan tidak hanya untuk pasar lokal saja.
• Mencoba mengembangkan kegiatan agribisnis.
• Menunjang kegiatan transmigrasi.

C. Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya, :

• Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.
• Penyebaran yang kurang merata.
• Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Adapun tindakan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan yang semakin meningkat ialah dengan, :

• Melasksanakan program keluarga berencana.
• Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktifitas guna mengimbangi laju pertumbuhan penduduknya.

Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah, :

• Penyelenggaraan program transmigrasi.
• Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal.

Adapun tindakan pemerintah untuk mengatasi komposisi penduduk yang tidak seimbang adalah, :

• Meninjau kembali sistem pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum, untuk dapat lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu khusus yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan.
• Menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih mendukung point pertama diatas.

Sasaran kebijaksanaan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut, :

1. Memperluas lapangan pekerjaan untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.
2. Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia.
3. Membina dan melindungii para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945, memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar sehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekrja.
4. Meningkatkan lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja.
5. Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

D. Invetasi

Pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/ biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus-menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah, :

1. Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor luar negeri.
2. Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak, serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip priorotas.
3. Menciptkan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing, sehingga makin banyak penanam modal asing yang masuk ke Indonesia.
4. Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan pengkreditan, terutama kredit untuk golongan ekonomi lemah, agar mereka secepatnya dapat berjalan bersama dengan para pengusaha besar dalam rangka peningkatan produktifitas. 

Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab3-peta_perekonomian_indonesia.pdf

Bab 6. Peran Sektor Luar Negeri Pada Perekonomian Indonesia

A. Perdagangan Antar Negara

Beberapa alasan mengapa suatu negara memerlukan negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah, :

1. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus dilakukan impor dari negara yang memproduksinya.
2. Karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipasarkan di dalam negeri, sehingga perlu dicari pasar di luar negeri.
3. Sebagai sarana untuk melakukan proses alih teknologi.
4. Perdagangan antar negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya,
5. Secara ekonomis dan matematis perdagangan antar negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak atau keuntungan berbanding.

B. Hambatan-hambatan Perdagangan Antar Negara

Dengan mulai dicetuskannya era perdagangan bebas, maka hambatan-hambatan yang selama ini cukup menggelisahkan akan dicoba untuk dikurangi dan jika mungkin dihapuskan. Adapun bentuk-bentuk hambatan yang selama ini terjadi diantaranya adalah, :

Hambatan Tarif

Tarif adalah suati nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu pasar atau komoditi impor. 

Secara garis besar bentuk penetapan tarif ada dua jenis, yaitu :

• Tarif Ad-volarem, adalah tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor.
• Tarif  Spesifik, adalah tarif yang besar kecilnya berdasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.

Hambatan Qouta

Qouta termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu negara untuk membatasi masukkan komoditi impor ke negara tersebut.

Hambatan Dumping

Meskipun karakteristik tidak seperti tarif dan qouta, namun dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu negara dalam proses perdagangan luar negerinya.

Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

Sejarah membuktikan bahwa suatu negara yang karena tindakannya di anggap melanggar hak asasi manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu negara, maka akan dikenakan sanksi ekonomi oleh negara lain (PBB).

C. Peran Kurs Valuta Asing Dalam Perekonomian Luar Negeri Indonesia

Kurs valuta asing adalah sebagai banyaknya nilai mata uang suatu negara yang harus dikorbankan/ dikeluarkan untuk mendapatkan suatu unit mata uang asing. Maka contoh Kurs valuta asing ialah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit Dollar.

Sebelum lebih jauh mengenai kurs valuta asing, perlu dijelaskan istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing, yaitu :

• Depresiasi, adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Dollar).
• Apresiasi, adalah kebalikan dari derpresiasi Rupiah, jika Rupiah mengalami penurunan nilai maka mata uang Dollar akan mengalami Apresiasi.
• Spot Rate, adalah nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2 x 24 jam saja. Sehingga jika lewat batas waktu tersebut maka nilai tukar tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Aplikasi

Perubahan permintaan dan penawaran pada proses selanjutnya dapat mengakibatkan mata uang di dalam negeri (Rupiah) mengalami penurunan nilai/ depresiasi, dan dapat juga mengalami kenaikan nilai/ Depresiasi, kedua hal tersebut tergantung dari sabab-sebab perubahan permintaan-penawaran valuta asing tersebut. Adapun sebab-sebabnya perubahan tersebut diantaranya:

• Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi luar negeri

Semakin banyak masyarakat Indonesia yang menyukai dan membutuhkan barang luar negeri, maka kebutuhan akan mata uang valuta asing akan semakin banyak pula untuk mendapatkan barang luar negeri tersebut. Karena permintaan semakin banyak, secara grafik, kurva permintaan akan dolar akan semakin bergeser ke kanan dari keseimbangannya. Akibatnya nilai rupiah mengalami penurunan, atau semakin banyak rupiah yang harus dikorbakan untuk mendapatkan valuta asing tersebut. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.

Terlihat bahwa dengan meningkatkan selera masyarakat terhadap produk luar, akan menyebabkan kurva permintaan terhadap dollar akan bergeser ke kurva (D'), akibatnya kurs akan berubah , yang berarti rupiah mengalami penurunan nilai (depresiasi). Jadi jika masyarakat tidak menginginkan rupiah semakin jatuh, maka cinta produl dalam negeri harus digalakkan.

•  Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga.

Perubahan iklim investasi yang semakin aman dan menarik dapat menyebabkan arus modal asing makin banyak yang masuk, yang berarti penawaran modal asing berupa dollar meningkat. Peristiwa ini akan mengakibatkan kurva penawaran dari dollar akan bergeser ke kanan (naik), seperti gambar grafik di bawah ini, :

Grafik disamping menunjukkan perubahan kurs akibat pergeseran kurva penawaran dollar dari S ke S'. Hal ini menggambarkan adanya apresiasi nilai rupiah terhadap dollar. Jadi jika hal ini yang diinginkan masyarakat, maka iklim investasi dam tingkat bunga di Indonesia harus lebih aman dan menguntungkan.

•  Perubahan tingkat inflasi

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan komoditi eksport kita kurang dapat bersaing di pasar dunia, karena adanya inflasi yang tinggi, harga ekspor akan terasa lebih mahal. Akibatnya jarang yang mau membeli produk ekspor kita. Hal ini identik dengan menurunnya penawaran dollar untuk membeli ekspor kita tersebut. perhatikan gambar grafik di bawah ini, :

Bergesernya kurva S ke S' pada gambar di samping, yang diakibatkan turunnya penawaran dollar untuk membeli ekspor kita dan menyebabkan nilai rupiah jatuh/ depresiasi. Untuk mengatasi ini tentunya tingkat inflasi yang ada di Indonesia harus dikendalikan oleh masyarakat dan pemerintah dengan baik.

• Iklim Investasi

Prospek dan iklim investasi yang menarik di Indonesia akan turut mempengaruhi banyak tidaknya penawaran dollar ke Indonesia. Semakin menarik maka nilai rupiah akan semakin tinggi (apresiasi).
Masih banyak faktor lain yang dapat menyebabkan rupiah depresiasi atau sebaliknya. Namun yang jelas kurs yang saat ini berlaku adalah menggambarkan kenyataan perekonomian suatu negara saat ini.
Kurs saat ini adalah yang terbaik menurut mekanisme pasar. Makin depresiasi atau makin apresiasi-nya rupiah sangat tergantung dari kita sendiri dalam memperlakukan faktor-faktor penentu di atas tadi.

Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab6-peran_sektor_luar_negeri_pada_perekonomian_indonesia.pdf

Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasanya juga disebut neraca pembayaran, nerasa pembayaran luar negeri, balance of payment, balance of international payments, atau international balance of payments, biasanya diartikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematik yang memuat semua transaksi-transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk negara bersangkutan, untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya jangka waktu yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun.
Tujuan agar neraca pembayaran internasional yang kita susun dapat dimanfaatkan, perlu neraca pembayaran international yang kita susun dalam ikhtisar menggunakan cara-cara tertentu.

Transaksi Ekonomi Internasional

Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindahtanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lainnya.
Selain itu, perubahan susunan dan nilai piutang serta kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain juga tercakup dalam istilah transaksi ekonomi internasional.

Masalah Kependudukan

Dalam istilah neraca pembayaran internasional, apa yang disebut dengan penduduk dapat berupa orang perorangan, badan-badan swasta ataupun badan-badan pemerintah.
Menentukan subyek-subyek ekonomi yang mana merupakan penduduk yang mempunyai neraca pembayaran dan subyek-subyek ekonomi yang mana yang harus kita pandang sebagai penduduk asing. Prinsip-prinsip yang disajikan di bawah ini merupakan pedoman bagi kita dalam menentukan status kependudukan suatu subyek ekonomi dari sudut neraca pembayaran internasional.
Subyek-subyek ekonomi yang mewakili pemerintahan suatu negara selalu kita anggap sebagai penduduk negara yang diwakilinya.
Orang perorangan yang tidak mewakili pemerintah suatu negara haruslah kita anggap sebagai penduduk negara di mana mereka mempunyai tempat kediaman tetap atau dimana mereka mempunyai center of interest mereka.
Untuk mengetahui center of interest seseorang biasanya digunakan kriteria tempat pekerjaan mereka, tempat kediaman mereka memperoleh sumber penghasilan pokok mereka.

Transaksi Kredit dan Transaksi Debit

Transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran internasional perlu dibedakan transaksi mana yang di kredit, dan transaksi mana yang harus di debit. Karena tanpa adanya pembedaan ini, maka suatu neraca pembayaran internasional tidak akan mempunyai arti sama sekali. Pengelompokan transaksi-transaksi internasional ke dalam transaksi kredit maupun debit harus memperhatikan beberapa hal, yaitu :

• Suatu transaksi merupakan transaksi kredit, apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
• Suatu transaksi merupakan transaksi debit, apabila transaksi tersebut mengakibatkan timbul atau bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.

Dasar Waktu Pencatatan Perdagangan Dalam Neraca Pembayaran Internasional 

Semua transaksi jual beli barang dan juga transaksi penunaian jasa selalu terdiri dari tiga phase, yaitu :

1. Phase terjadinya perjanjian.
2. Phase penyerahan barang atau penunaian jasa, dan
3. Phase pembayaran.

Sejalan dengan kenyataan bahwa transaksi jual beli terdiri dari 3 phase dalam pelaksanaan, maka bagi kita dalam mengatasi persoalan di atas, terbuka juga 3 macam pilihan time basis atau dasar waktu yang masing-masing mempunyai kebaikan-kebaikan serta kelemahan-kelemahannya sendiri.

3 macam time basis tersebut, ialah :

1. Dasar waktu pembayaran (payments time basis yang disebut juga the cash basis). 
2. Dasar waktu perjanjian (the transaction the basis).
3. Dasar waktu penyerahan (the movement time basis).

Beberapa Sumber Neraca Pembayaran Indonesia

Neraca pembayaran luar negeri Indonesia dapat diperoleh dari beberapa penerbitan resmi, antara lain :

• Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diterbitkan setiap 1 tahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia.
• Bank Indonesia, Laporan Tahun Pembukuan, yang diterbitkan setiap 1 tahun sekali untuk masing-masing tahun anggaran oleh Bank Indonesia.
• Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, yang diterbitkan 2 bulan sekali oleh Bank Indonesia.
• Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik 1 tahun sekali.
• Indikator Ekonomi, yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik sebulan sekali.

Neraca-neraca pembayaran yang diterbitkan sebagai penerbitan resmi tersebut atas susunan dan angka-angkanya tidak selalu sesuai. Perbedaan-perbedaan tersebut kemungkinan merupakan akibat dari, :

1. Penggunaan dasar waktu yang berbeda.
2. Penggunaan sistematika yang berbeda.
3. Perbedaan sumber statistik yang dipakai.
4. Perbedaan-perbedaan yang timbul disebabkan karena angka yang satu masih merupaka angka sementara, sedangkan angka yang lainnya merupakan angka yang sudah diperbaiki.

Dari segi bentuk susunannya rupanya neraca pembayaran yang termuat dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia, adalah nereca pembayaran yang bentuknya paling sesuai dengan bentuk yang disarankan oleh lembaga moneter dunia Internasional Monetary Fund . Neraca pembayaran negara Indonesia untuk tahun-tahun anggaran 1977/1978 sampai dengan 1981/1982 kita sajikan dalam Lampiran No.1

Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/ekonomi_internasional_pengantar_lalu_lintas_pembayaran_internasional/bagian_2-bab_5_neraca_pembayaran_dan_neraca_hutang_piutang_luar_negeri.pdf

Bab.8 Masalah-masalah Pokok Perekonomian Indonesia

Didalam jangka panjang pemerintah harus mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin, serta harus menghadapi masalah jangka panjang seperti masalah pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan dalam jangka pendek, pemerintah dituntut untuk selalu dapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif/ mendukung semua pihak. Sedangkan pihak lain terkenal dengan istilah " tiga penyakit pokok ekonomi". Dan sebenarnya keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuannya menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek ini.

Pengangguran

Secara umum, pengangguran akan lebih banyak memberi dampak yang kurang baik bagi kegiatan ekonomi negara. Pengangguran akan menyebabkan , :
> Beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin berat.
> Secara sosial, pengangguran akan menimbulkan kecenderungan masalah-maslah kriminalitas dan masalah        
    sosial lainnya .
> Perekonomian berada dibawah kapasitas penuh.

Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebutkan diantaranya adalah, :

1. Pengangguran friksional, ialah pengangguran yang terjadi karena seseornag memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.
2. Pengangguran struktural, ialah pengangguran yang teradi karena seseornag diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehinffa terpaksa mengurangi tenaga kerja.
3. Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai menggunakan teknologi dalam menggantikan peranan tenaga manusia.
4. Pengangguran siklikal, ialah pengangguran yang terjadi karena adanya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, karena kemunduran dan resesi ekonomi. Sehingga pengangguran ini mirip dengan pengangguran struktural , hanya pada pengangguran jenis ini, kejadiannya adalah lebih meluas dan menyeluruh.
5. Pengangguran tidak kentara, ialah pengangguran secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur.

Secara umum, tidak ada satupun negara yang 100% negaranya bebas dari pengangguran. Di Indonesia sendiri pemerintah terus berupaya mengatasi pengangguran inin, karena pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa pengangguran akan memiliki dampak negatif yang lebih besar. Beberapa lengkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah, dan sedang akan dilaksanakan diantaranya yaitu, :

• Yang paling mendasar adalah dengan mengatasi masalah kependudukan, yakni dengan mencoba mengendalikan pertumbuhan penduduk.
• Dengan tidak melupakan Prinsip APBN, akan menambah sektor pengeluaran, baik itu oengeluaran pemerintah maupun pengeluaran dari sektor investasi swasta.
• Di pihak lain dengan memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yang lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat-pusat pelatihan kerja , serta dengan memberi kemuduhan bagi pengelolan sekolah-sekolah kejuruan.
• Usaha lainnya dalah dengan mencoba membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini kurnag berkembang kegiatan ekonominya.
• Tidak lupa di sektor luar negeri, mulainya diberlakukannya ekspor jasa berupa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, meskipun untuk langkah terakhir ini masih memerlukan usaha yang lebih keras dari semua pihak, agar kepentingan dan nasib pekerja yang bekerja di luar negari lebih baik.

Inflasi

inflasi itu sendiri adalah suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu. Dri pengertian tersebut dapat diambil beberapa poin penting mengenai inflasi, bahwa inflasi ini terjadi :

• Diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditi mengalami kenaikan.]
• Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurung waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu . Di Indonesia sendiri digunakan waktu sebulan atau setahun dalam mengetahui terjadinya dan besarnya inflasi yabg terjadi.

Dengan demikian jika kenaikkan harga tidak menyeluruh, maka istilah inflasi agak kurang tepat disebutkan.

Banyak ahli ekonomi kemudian mengulas dan kemudian membagi inflasi ini menjadi beberapa pengertian dan menurut beberapa sudut pandang.

Jika dilihat dari parah tidaknya inflasi yang muncul, inflasi dapat dibagi menjadi , :

Perekonomian Indonesia sendiri pernah mengalami keempat istilah tersebut seperti gambar di samping .











Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculan inflasi itu sendiri, dibagi dalam :

Inflasi karena naikknya permintaan. 

Inflasi ini terjadi karena adanya gejala naikknya permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum permintaan maka harganya secara umum akan censerung naik. Proses terjadinya dapat dilihat dari gambar grafik berikut ini , :

Adanya kenaikan permintaan akan menyebabkan garis permintaan (D) bergeser ke kanan menjadi garis (D1)/ dan hal ini akan mengakibatkan harga keseimbangan naik menjadi P1. Dan jika semua komoditi mengalami kejadian seperti ini, maka inflasi akan muncul. Sisi baik dari inflasi yang disebabkan naiknya permintaan ini adalah bahwa kenaikan dalam harga juga diimbangi dengan naiknya komoditi yang diproduksi , sehingga meskipun harga naik, namun cukup tersedia komoditi di pasar .





Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi

Inflasi ini terjadi jika kecenderungan naikknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi. Jika ini terjadi akibatnya adalah lebih buruk dari inflasi yang disebabkan karena naiknya permintaan masyarakat. Unutk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar grafik berikur ini, :

Adanya kenaikan biaya produksi  enyebabkan produsen untuk cenderung mengurangi produksinya, yang berarti garis produsen/penawaran (S) akan bergeser ke kiri menjadi garis (S'). Akibat dari kejadian tersebut harga akan cenderung naik dari P0 menjadi P1. Yang lebuh buruk lagi, bahwa kenaikam produksi, yakni dari Q0 menjadi Q1. Dengan demikian semakin banyak rakyat kecil yang semakin tidak dapat menikmati komoditi tersebut. Dan akibatnya selanjutnya tentu akan lebih parah lagi.



Dan dilihat dari asalnya, inflasi dibagi menjadi , :

Inflasi yang berasal dari dalam negeri.

Inflasi ini terjadi karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri. contohnya, peredaran uang di dlam negeri yang terlalu banyak . Peredaran uang yang banyak akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap uang akan berkurang, dengan itu makan jumlah uang yang beredar lebih banyak daropada yang dibutuhkan. Sehingga hasil produksi tidak meningkat maka orang lebuh menghargai barang daripada uang, sehingga kalau barang tersebut dijual, tentulah dengan harga yang tinggi. Jika semua komoditi mengalami demikian, maka munculah inflasi.

Inflasi yang beasal dari luar negeri 

Inflasi ini terjadi karena masuknya komoditi impor yang telah terkena inflasi (harga naik) di negara asalnya. Sehingga komoditi impor tersebut akan menjual barangnya dengan harga yang mahal pula. Jika kemudian komoditi tersebut adalah sebagai bahan baku untuk sebuah produk, maka tentu kita akan membelinya walaupun harganya mahal. Dengan demikian semakin banyak kita mengimpor komoditi-komoditi yang terkena inflasi di negara asalnya, maka semakin terbuka kemungkinan terjadinya inflasi di Indonesia.

Jika kita perhatikan, maka inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik dalam beberapa aspek kegiatan ekonomi, diantaranya :

• Inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap.
• Inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, karena nilai tukar kas tersebut akan menjadi lebih kecil, karena nominal yang tertera di mata uang untuk menghadapi komoditi per satuan yang lebih besar.
• Inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang akan cenderung memilih menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih baik daripada menabungkannya ke bank.
• Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat.

Meskipun banyak otang yang melihat inflasi sebagai suatu yang merugikan, namun ada beberapa sisi positif dari adanya inflasi ini, yaitu :

• Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara.
• Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraanya, agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya.

Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab8-masalah-pokok-perekonomian_indonesia.pdf

Bab 7. Kebijakan Pemerintah

       Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia. Tindakan itulah yang dikenal sebagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

      Perkembangan dan sejarah kebijaksanaan pemerintah yang pernah dilaksanakan dalam perekonomian indonesia, terutama setelah masa orde baru. Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak tahun 1960 an yaitu , :

a. Kebijaksanaan selama periode 1966-1969

 Pada periode kebijakaan pemerintah lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama paham komunis. Selain itu , pada periode ini diupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih tinggi . Kebijakan ini cukup berhasil menakan inflasi dari +/-650 % menjadi hanya +/-10 % saja.

b. Kebijaksanaan selama periode pelita I

Kebijaksanaan pada periode pelita pertama ini adalah dengan, :

• Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970 ( Penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import).
• Peraturan Agustus 1971 (devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar), dengan sasaran pokoknya, :

> Kestabilan harga bahan pokok.

> Peningkatan nilai ekspor.

> Kelancaran impor.

> Penyebaran barang di dalam negeri.

c. Kebijaksanaan selama periode pelita II

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :
Perkreditan untung mendorong para eksportir kecil dan menengah, untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

• Kebijaksanaan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia, serta untuk menggalakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasil dari kebijaksanaan ini diantaranya adalah :

          1. Naiknya cadangan devisa
          2. Naiknya tabungan pemerintah

• Kebijaksanaan 15 November 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor, yang pada periode ini menjadi lemah karena, :

         1. Adanya inflasi yang besarnya rata" 34 %.
         2. Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

d. Kebijaksanaan pada periode III

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Ondonesia yang disebabkan karena diterapkannya proteksi dan kouta oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia. Adapun kebijakan yang pemerintah keluarkan pada periode ini adalah , :

• Paket Januari 1982 , yang berisi mengenai tata cara pelaksanaan impor dan lalu lintas devisa.
• Paket kebijaksanaan imbal beli, yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.
• Kebijaksanaa Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.
• 
  

e. Kebijakan pada periode pelita IV

Kebijakan pemerintah pada periode ini adalah, :

• Kebijakna INPRES No.4 Tahun 1985,kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh kenginan untuk meningkatkan ekspor non-migas. Sedangkan di pihak lain masih banyak ditemui hambatan, seperti munculnya ekonomi biaya tinggi.
• Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986, dikeluarkan dengan tujuan mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun penanaman modal.
• Paket Devaluasi 1986, tindakan ini di tempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemarintah turun, kebijakan ini di dukung karena adanya pinjaman dari luar negeri.
• Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal.
• Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi,inovasi,dan produktivitas beberapa sektor industri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas.
• Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987, dengan melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.
• Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, yaitu kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
• Paket kebijaksanaan 21 November 1988, dengan melakukan deregulasi dan debiorakratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.
• Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988, yakni kebijakan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal yang perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

f. Kebijakan periode Pelita V

Kebijakan pemerintah periode ini lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
Pelaku ekonomi di Indonesia, apapun istilahnya dapat dikelompokkan dalam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalh sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian indonesia melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.
Dilihat dari upaya yang ditempuh , kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kebijakan moneter yaitu, :

a. Kebijaksanaan moneter kuantitatif

Kebijaksanaan ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijaksanaan jenis ini umumnya dijalankan dengan tiga cara , yaitu "
1. Dengan melakukan operasi pasar terbuka
2. Dengan merubah tingkat suku bunga diskonto.
3. Dengan cara merubah persentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum.

b. Kebijaksanaa moneter kualitatif

Kebijakan ini ialah dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/ lembaga keuangan lainnya, guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilakukan Bank Indonesia.

Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan ini adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Meskipun tudak selalu demikian , namum orang lebih melihat kebijaksanaan fiskal sebagai kebijaksanaan pemerintah di sektor perpajakan.


Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

Bab 5 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara republik Indonesia yang telah disetujui oleh DPR.

APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selana 1 tahun anggaran periode 1 januari-31 desember.

APBN , perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun di tetapkan dengan UU (Undang-Undang).

Tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN

Penyusunan APBN

Pemerintah mengajukan rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR akan menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN

Setelah APBN ditetapkan dengan UU, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/ perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Sumber penerimaan APBN 

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber , yaitu :

• Penerimaan pajak yang meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai
5. Pajak lainnya seperti pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)

• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) , meliputi :

1.  Penerimaan dari sumber daya alam.
2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Penerimaan bukan pajak lainnya.

Struktur APBN

Struktur APBN itu ada 2 , yaitu :

• Belanja Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

1.     Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi:
> Belanja Pegawai
>  Belanja Barang
> Belanja Modal
> Pembiayaan Bunga Utang
> Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM
> Belanja Hibah
> Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana)

2.     Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi:
> Dana Bagi Hasil
> Dana Alokasi Umum
> Dana Alokasi Khusus
> Dana Otonomi Khusus

• Pembiayaan

Pembiayaan meliputi , :
1. Pembiayaan Dalam Negeri, contohnya : pembiayaan perbankan,surat utang negara serta penyertaan modal negara.
2. Pembiayaan Luar Negeri, contohnya :

• Penarikan Pinjaman Luar Begeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.
• Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

Asumsi APBN

Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah.

2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%).

3. Inflasi (%).

4. Nilai tukar rupiah per USD.

5. Suku bunga SBI 3 bulan (%).

6. Harga minyak indonesia (USD/barel).

7. Produksi minyak indonesia (barel/hari).

Fungsi APBN

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaa, pengawasan, alokasi, distibusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk menbiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

• Fungsi otorisasi, bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. sehingga pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
• Fungsi perencanaan, bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.
• Fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
• Fungsi alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
• Fungsi distribusi, bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
• Fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN terdiri dari 3 hal, yakni :

• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah :

• Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
• Terarah,terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
• Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Azas penyusunan APBN

APBN disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

• Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
• Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.
• prioritas pembangunan.
• Menitik beratkan pada asas-asas dan UU negara.

sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara

Bab 1. Sistem Perekonomian Indonesia

A. Arti Sistem

Banyak ahli yang mengemukakan definisi sistem. Dari sekian banyaknya definisi tersebut, suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993) :

• setiap sistem memiliki tujuan.
• setiap sistem mempunyai batas yang memisahkan dari lingkungan. 
• walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.
• suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsur, atau komponen.
• walau sistem terdiri dari berbagai komponen, bagian, atau unsur-unsur, tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat "wholism
• terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem dengan lingkungannya.
• setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. karena itulah maka sistem sering di sebut juga sebagai "processor" atau "transformator"
• di dalam setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik
• karena adanya mekanisme kontrol itu maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik.

B. Perkembangan Sistem Perekonomian Pada Umumnya

Subsistem adalah sistem perekonomian pada awal peradaban manusia. Karakteristik subsistem , orang melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk hal produksi dan untuk kebutuhan sendiri / kelompok . Pada saat itu belum berfikir untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk pihak lain atau keuntungan diri sendiri.
Di dalam memenuhi kebutuhan tersebut terdapat banyak hambatan , mulailah para ahli memikirkan sistem ekonomi yang lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh manusia. hasil-hasilnya tersebut ialah :

Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalisme)

Secara umum, karakteristik sistem ekonomi liberal / kapitalisme adalah :

• faktor-faktor produksi (Land, Buliding , Machine , Capital , dll) dimiliki dan dikuasai oleh pihak swasta.
• pengambulan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku.
• rangsangan insentif ataupun flashback diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi.
• proses bekerjanya sistem liberal/ kapitalisme ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Sistem Perekonomian Perencanaan ( etatisme / sosialis )

sistem sosialisasi terdiri dari :

 1. Sistem Sosialis Pasar

sistem sosialis pasar mempunyai karakteristik , yaitu :

• faktor-faktor produksinya dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah / negara
• pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan dikoordinasi oleh pasar
• rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

2. Sistem Sosialis Terencana (komunis)

sistem sosialis terencana mempunyai karakteristik, yaitu :

• faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemerintah/ negara .
• pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan dikoordinasi secara terencana
• rangsangan dan insentif diberikan berupa material dan moral, sebagai sarana motivasi bagi para pelaku ekonomi

Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tuntutan perekonomian internasional, sistem sosialis terencana ini mulai ditinggalkan oleh penganutnya.

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran ini merupakan kombinasi dari ketidak sempurnaan sistem ekonomi liberalisme dan etatisme.

Sistem campuran mencoba menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasaan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, banyak negara kemudian memilih sistem campuran ini

C. Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia

1. Perkembangan Sistem Ekonomi Sebelum Orde Lama

Maasa orde baru ini disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Demokrasi Ekonomi dipilih karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah (Suroso,1993) :

• perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
• cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup oarang banyak dikuasai oleh negara.
• bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
• sumber-sumber kekeyaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan pula.
• warga negara memiliki kebebasaan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat
• potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum . 

 Dengan demikian di dalam perekonomian indonesia tidak mengijinkan adanya:
Free fiht liberalism
Etatisme
Monopoli

2. Perkembangan Sistem Ekonomi Indonesia Setelah Orde Baru

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan, hampir di seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi, rehabilitasi ini terutama ditujukan untuk :

• membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa faham dan sistem perekonomian yang lama (liberal/kapitalis dan etatisme/komunis).
• menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

D. Para Pelaku Ekonomi Di Indonesia

Maka, dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok (agen-agen pemerintah dalam pembangunan ekonomi), yakni :

• Koperasi berfungsi untuk pemerataan hasil ekonomi, pertumbuhan kegiatan ekonomi, kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
• Sek. Swasta berfungsi untuk pertumbuhan kegiatan ekonomi, pemerataan hasil ekonomi, kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi.
• Sek. Pemerintah berfungsi untuk kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi, pemerintah hasil ekonomi, pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf