Bab 7. Kebijakan Pemerintah

       Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan, mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia. Tindakan itulah yang dikenal sebagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi.

      Perkembangan dan sejarah kebijaksanaan pemerintah yang pernah dilaksanakan dalam perekonomian indonesia, terutama setelah masa orde baru. Beberapa kebijaksanaan yang cukup menonjol sejak tahun 1960 an yaitu , :

a. Kebijaksanaan selama periode 1966-1969

 Pada periode kebijakaan pemerintah lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah Orde Lama, terutama paham komunis. Selain itu , pada periode ini diupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih tinggi . Kebijakan ini cukup berhasil menakan inflasi dari +/-650 % menjadi hanya +/-10 % saja.

b. Kebijaksanaan selama periode pelita I

Kebijaksanaan pada periode pelita pertama ini adalah dengan, :

• Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970 ( Penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import).
• Peraturan Agustus 1971 (devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar), dengan sasaran pokoknya, :

> Kestabilan harga bahan pokok.

> Peningkatan nilai ekspor.

> Kelancaran impor.

> Penyebaran barang di dalam negeri.

c. Kebijaksanaan selama periode pelita II

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai :
Perkreditan untung mendorong para eksportir kecil dan menengah, untuk mendorong kemajuan pengusaha kecil/ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

• Kebijaksanaan Fiskal, dengan cara penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia, serta untuk menggalakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna mendorong investasi dalam negeri. Hasil dari kebijaksanaan ini diantaranya adalah :

          1. Naiknya cadangan devisa
          2. Naiknya tabungan pemerintah

• Kebijaksanaan 15 November 1978 (KNOP 15), yakni kebijaksanaan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional, serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor, yang pada periode ini menjadi lemah karena, :

         1. Adanya inflasi yang besarnya rata" 34 %.
         2. Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

d. Kebijaksanaan pada periode III

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Ondonesia yang disebabkan karena diterapkannya proteksi dan kouta oleh negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia. Adapun kebijakan yang pemerintah keluarkan pada periode ini adalah , :

• Paket Januari 1982 , yang berisi mengenai tata cara pelaksanaan impor dan lalu lintas devisa.
• Paket kebijaksanaan imbal beli, yang dikeluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.
• Kebijaksanaa Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar.
• 
  

e. Kebijakan pada periode pelita IV

Kebijakan pemerintah pada periode ini adalah, :

• Kebijakna INPRES No.4 Tahun 1985,kebijaksanaan ini dilatar belakangi oleh kenginan untuk meningkatkan ekspor non-migas. Sedangkan di pihak lain masih banyak ditemui hambatan, seperti munculnya ekonomi biaya tinggi.
• Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986, dikeluarkan dengan tujuan mendorong sektor swasta di bidang ekspor maupun penanaman modal.
• Paket Devaluasi 1986, tindakan ini di tempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemarintah turun, kebijakan ini di dukung karena adanya pinjaman dari luar negeri.
• Paket kebijaksanaan 25 Oktober 1986, yang merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter, dan penanaman modal.
• Paket kebijaksanaan 15 Januari 1987, dengan melakukan peningkatan efisiensi,inovasi,dan produktivitas beberapa sektor industri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas.
• Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987, dengan melakukan restrukturisasi bidang ekonomi.
• Paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988, yaitu kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal modal dan untuk menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
• Paket kebijaksanaan 21 November 1988, dengan melakukan deregulasi dan debiorakratisasi di bidang perdagangan dan hubungan laut.
• Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988, yakni kebijakan di bidang keuangan dengan memberikan keleluasaan bagi pasar modal yang perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.

f. Kebijakan periode Pelita V

Kebijakan pemerintah periode ini lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
Pelaku ekonomi di Indonesia, apapun istilahnya dapat dikelompokkan dalam Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal.

Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalh sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian indonesia melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga.
Dilihat dari upaya yang ditempuh , kebijaksanaan moneter ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis kebijakan moneter yaitu, :

a. Kebijaksanaan moneter kuantitatif

Kebijaksanaan ini dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kuantitasnya. Kebijaksanaan jenis ini umumnya dijalankan dengan tiga cara , yaitu "
1. Dengan melakukan operasi pasar terbuka
2. Dengan merubah tingkat suku bunga diskonto.
3. Dengan cara merubah persentase cadangan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap bank umum.

b. Kebijaksanaa moneter kualitatif

Kebijakan ini ialah dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/ lembaga keuangan lainnya, guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilakukan Bank Indonesia.

Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan ini adalah suatu tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja negara, dan biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Meskipun tudak selalu demikian , namum orang lebih melihat kebijaksanaan fiskal sebagai kebijaksanaan pemerintah di sektor perpajakan.


Sumber : http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf